JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.ID – Usulan Menkopolhukam RI, Mahfud MD kepada Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tentang pengesahan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset, menuai sorotan publik.
Namun bukan masalah usulan RUU tersebut. Melainkan pernyataan Bambang Pacul yang disinyalir ‘keceplosan’ bahwa anggota DPR hanya bisa menyetujui bila ada perintah dari ketua umum partai.
Pernyataan kontroversi Anggota Fraksi PDI Perjuangan itupun membuat nama ‘Bambang Pacul’ trending di Twitter, Sabtu, 1 April 2023.
Netizen menyayangkan, karena DPR yang dipilih rakyat sebagai wakil rakyat justru saat ini tugas mereka hanya menuruti keinginan para ketua umum partai.
Dikutip melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Bambang Pacul menjawab usulan dari Mahfud MD soal pengesahan RUU Perampasan Aset.
Namun bukannya menjawab dengan argumentasi dan alasan lain, Bambang Pacul justru buka-bukaan mereprentasikan jika DPR itu hanya tunduk dan patuh terhadap perintah ketua umum partai.
“Jujur Pak, saya tidak tahu. Setelah saya buka-buka (draft RUU), oh ini to ternyata tentang ini,” kata Bambang dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Sabtu, 1 April 2023.
Dia bahkan menilai, usulan Mahfud MD salah alamat. Mestinya, kata Bambang Pacul, usulan itu melalui lobi-lobi ketua umum partai.
“Republik ini di sini gampang Pak. Senayan ini, lobinya jangan di sini Pak! Ini Korea-Korea (julukan bagi anggota DPR lainnya) nurut sama bosnya masing-masing. Di sini kita boleh ngomong galak Pak. Tapi ketika Bambang Pacul ditelepon Ibu, Pacul berhenti, ya siap laksanakan,” ujarnya.
Apalagi, Bambang yang mengaku tidak mengerti pembahasan Menkopolhukam dan Komisi III. Ia merasa, laporan PPATK baru analisa transaksi keuangan.
Dengan begitu, dirinya memaknai bahwa sejauh ini hal tersebut baru sebatas info awal, yang mesti dilanjutkan lewat penelitian dan penyelidikan.
Bambang mengungkapkan, UU Perampasan Aset bisa saja didukung, tapi tetap harus bicara dulu ke ketua umum partai masing-masing. Oleh karena itu, ia baru siap mendukung UU Perampasan Aset jika itu perintah ketua parpol atau disebutnya sebagai ‘juragan’.
“Mungkin Perampasan Aset bisa, tapi harus bicara dengan ketum partai dulu, kalau di sini tidak bisa Pak. Jadi, permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan,” ujar Bambang.
Uniknya, pernyataan Bambang Pacul ini justru mengundang gelak tawa anggota DPR lain, bahkan terkesan mengamininya.
“Mana berani Pak? Sama toh, lah iya, itu,” ujar Bambang yang langsung disambut tepuk tangan maupun tertawaan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tidak setuju kalau untuk mengungkap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut langsung lewat Panitia Khusus (Pansus). Bambang merasa langkah itu tergesa-gesa.
Bambang malah mengusulkan agar dibahas dulu SOP pelaporan dari Ketua Komite TPPU agar audit bisa dilakukan lebih mudah. Sedangkan, ia berpendapat, sejauh ini masih belum ada yang bisa dilakukan audit dari data-data yang disampaikan PPATK itu.
Pada kesempatan itu, Bambang Pacul turut menolak permintaan Mahfud MD untuk mendukung UU Pembatasan Belanja Uang Kartal.
Bambang menilai, jika memakai e-wallet yang cuma Rp20 juta, anggota-anggota DPR tidak bisa terpilih kembali pada pemilihan legislatif yang akan datang.
“Kalau Pembatasan Uang Kartal ini DPR ini nangis semua,” kata Bambang.
Jawaban Bambang Pacul itu langsung menuai sorotan publik. Di YouTube TVR Parlemen, misalnya, warganet memenuhi hampir setiap kolom komentar dari video-video yang diposting banyak akun.
Banyak komentar tidak cuma berisi dukungan kepada Menkopolhukam. Tapi, banyak pula berisikan hujatan-hujatan kepada DPR RI yang diingatkan kalau mereka merupakan perwakilan dari rakyat. Bukan sekadar wakil-wakil dari partai politik yang patuh perintah ketua-ketua partai politik sebagai juragan mereka.
Tidak hanya di kolom komentar, warganet juga membanjiri di media sosial lain seperti Twitter. Bahkan, hingga dua hari pasca-rapat itu, nama Bambang Pacul masih menjadi trending di Twitter. (*)
