KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Wakil Walikota Magelang, KH M Mansyur ingin Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz) yang baru saja dilantik kepengurusannya, terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kemiskinan dan kawasan kumuh. Hal itu ia utarakan saat membuka Lokakarya Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan Program KOTAKU tahun 2021 di Aula Prangripta Bappeda, Rabu (29/12).
“Dana yang diperoleh dari Baznas ini selalu meningkat setiap tahun. Terakhir sampai Rp300 juta di tahun ini. Tanggung jawabnya sama, harus terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Magelang,” kata Mansyur.
Ia menilai, kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Akan tetapi, para pengusaha, CSR, BUMN/BUMD, akademisi, elemen masyarakat, dan seluruh stakeholders punya peran yang sama guna mengangkat potensi daerah.
“Potensi ini jika terus kita asah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga dijauhkan dari kemiskinan,” jelasnya.
Ia ingin agar semua pihak bekerja total mengentaskan kemiskinan. Pembangunan mental warga menjadi kunci mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang berdaya.
“Kuncinya adalah perubahan pola pikir masyarakat. Itu harus pelan-pelan tapi terukur, melibatkan semua pihak. Tidak cuma Basnaz, tapi organisasi dan lembaga lain juga harus bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Selain kemiskinan, Mansyur juga menggarisbawahi masalah kawasan kumuh di Kota Magelang. Angka yang menurutnya fantastis bagi kota seukuran 18,53 kilometer persegi ini.
“Kawasan kumuh masih tersisa 22 hektar, jumlah yang sedikit tapi juga tidak boleh disepelekan. Harapannya, dengan upaya-upaya kita mampu mengentaskan kawasan kumuh ini. Tentu saja selain program-program pemerintah, gagasan-gagasan akademisi, mahasiswa, dan peran masyarakat tidak boleh diabaikan. Harus kompak,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengaku setuju dengan pernyataan Wakil Walikota. Persoalan kemiskinan di Kota Magelang memang tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkot Magelang saja.
“Peran serta lembaga pemerintah, seperti Baznas sudah saya katakan sejak lama, agar bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Sebab kemiskinan, imbuhnya, bukan eksklusif menjadi urusan eksekutif saja, melainkan urusan semua pihak.
“Tidak hanya eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga butuh peran masyarakat, organisasi, lembaga pemerintah, CSR, bahkan pers juga punya peran mengatasi persoalan ini,” kata pria yang karib disapa Udi itu.
Dia menilai, penanganan kemiskinan di Kota Magelang sejauh ini dirasa belum optimal. Ini terjadi karena rata-rata OPD masih menerapkan ego sektoral, sehingga kendalanya, sering terjadi lempar tanggung jawab antar-instansi.
”Tidak ada arahan komando dari beberapa gabungan OPD ini sehingga tidak sejalan, selaras, dan seirama, bahkan kesannya tumpang tindih. Karena itu, kami mendorong supaya eksekutif bergegas membuat siasat supaya pengentasan kemiskinan dipercepat. Salah satunya, melibatkan semua pihak untuk isu ini,” pungkasnya. (wid)
