TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Temanggung dinilai hanya menjadi beban pemerintah di setiap tahunnya. Padahal seharusnya BUMD menjadi sumber pendapatan daerah (PAD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Temanggung Daniel Indra Hartoko mengatakan, peran BUMD yang seharusnya menjadi ‘leading sector’ penerimaan pendapatan di daerah, kini perannya justru sebaliknya hanya menjadi beban pemerintah daerah saja.
“Tidak hanya satu atau dua BUMD saja, hampir semua BUMD di Temanggung bermasalah,” katanya, kemarin.
Salah satu contohnya lanjut Daniel adalah BKK Pringsurat, sampai saat ini masalah di tubuh BKK Pringsurat masih terus bergulir, masih banyak nasabah yang belum menerima uang mereka. Padahal masalah ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.
“Bagaimana langkah pemkab menyelesaikan permasalahan di BKK Pringsurat, jangan sampai menjadi beban berat bagi pemerintah,” pesannya.
Daniel mengatakan, pemerintah daerah tidak memberi edukasi yang baik kepada masyarakat, sebagai contoh desa yang kita pacu sisi pendapatannya dari BUMDES yang selalu disampaikan menjadi kapal sekoci bila pendapatan dari pemerintah pusat dikurangi itu terjadi di level daerah.
“Edukasi harus disampaikan secara benar, sehingga tujuan dari BUMdes bisa tercapai,” katanya.
Senada juga disampaikan ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Titik Winarni, BUMD yang seharusnya menjadi sektor penerimaan pendapatan daerah malah justru menjadi beban, bahkan banyak BUMD yang bermasalah.
“Pemerintah harus lebih serius menangani BUMD, sehingga tujuan dari dibentuknya BUMD ini bisa benar-benar tercapai, bukan menjadi beban keuangan pemerintah,” tukasnya. (set)
