MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengapresiasi Rancangan Awal (ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah dihasilkan dalam Forum Konsultasi Publik, beberapa waktu lalu. Hal ini diharapkan memacu agar tahapan perencanaan RAPBD menjadi tepat waktu.
Beberapa hasil Ranwal RKPD tersebut, berdasarkan data indikator makro yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 11,91 persen menjadi 11,09 persen tahun 2022.
Sedangkan indeks pembangunan manusia tahun 2022 sebesar 70,85 persen naik dari capaian tahun 2021 sebesar 70,12 persen. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,97 persen. Angka ini lebih baik jika dibandingkan capaian tahun 2021 lalu sebesar 5,03 persen.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Mahmud mengapresiasi Ranwal RKPD yang dilaksanakan pada awal tahun di bulan pertama. “Harapannya, dengan kegiatan tersebut tahapan perencanaan RAPBD menjadi tepat waktu,” katanya.
Ia menyampaikan RKPD merupakan keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagai landasan operasional perangkat daerah pada tahun anggaran 2024. Mahmud mengatakan ada beberapa catatan saran dan masukkan, terutama terkait kemiskinan yang masih tinggi yakni 11,09 persen. Meskipun jika dibandingkan pada 2021 ada penurunan.
“Tapi menurut kami tidak terlalu signifikan. Maka, pemerintah daerah harus segera merencakan kegiatan ekonomi yang cocok dengan karakter penduduk miskin di kabupaten Magelang. Baik itu berupa stimulus keuangan, pelatihan dan pendampingan usaha kecil, serta mencoba menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Selanjutnya pada aspek pertanian, pihaknya belum melihat rencana kegiatan yang fokus pada hasil pertanian tertentu yang dijadikan andalan. Padahal pada sisi geografis potensi Kabupaten Magelang sangat baik untuk beberapa jenis pertanian. Seperti hasil pembibitan tanaman keras, produk buah buahan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa fokus pada produk tertentu sebagai ikon hasil produksi di Kabupaten Magelang,” ungkapnya.
Pada aspek pariwisata juga belum fokus menggarap potensi wisata yang ada di daerah. Ia melihat, wisata di beberapa kecamatan masih memerlukan sebuah kreativitas.
“Dan ini juga perlu menjadi catatan,” ujarnya.
Pada aspek perindustrian yang banyak menyerap tenaga kerja, belum ada konsep konkret menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Magelang.
“Segera mungkin tawarkan potensi kepara pengusaha baik itu berupa kemudahan perizinan dan ketersedian tenaga kerja yang berkualitas misalnya yang menjadi daya tarik pada investor,” pintanya.
Pada sisi pendidikan masih banyak gedung sekolah yang butuh bantuan rehab. Terutama, lembaga pendidikan swasta yang kondisinya kurang standar untuk proses belajar mengajar. Untuk dana BOS segera dinaikkan jumlahnya, hal ini sangat penting untuk membantu operasional sekolah.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno mengatakan dalam penyusunan rencana kerja ini pemerintah daerah juga harus melihat tahun yang lalu. Ia mencontohka jika ada kekurangan-kekurangan yang belum diselesaikan, harus diselesaikan di tahun 2023.
“Sehingga akan ada kesinambungan dalam penyusunan renja tersebut,” jelasnya.
Diharapkan setiap tahun, ada satu target yang jangan sampai ketinggalan. Misalnya, di bidang pendidikan. Dari ketentuan 20 persen yang sesuai kebutuhan pendidikan, Kabupaten Magelang sudah kenaikan sekitar 36 persen.
“Jadi kemajuan ini, tidak hanya sekadar dananya. Namun, juga ada hasil dari SKPD tersebut. Kita juga berharap di sektor lainnya juga ada peningkatan. Seperti dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Magelang,” imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sholeh Nurkolis menyampaikan, RKPD ini harus mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera di berbagai sektor. Seperti, ekonomi, sosial, serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Pada tahun 2023 seperti pemulihan ekonomi, pembangunan kawasan bisnis pariwisata dan penguatan kehidupan sosial. RKPD harus disusun dengan tetap menjaga kesinambungan program pembangunan serta melibatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Seperti yang sekarang sudah dijalankan cuma kurang inovasi, sehingga landai-landai saja,” ujarnya.(cha/adv)
