TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung mengolah sampah menjadi sorotan anggota DPRD setempat. Selain itu kondisi lingkungan yang sudah semakin memprihatinkan juga menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah setempat.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Matoha mengatakan, program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Bupati Temanggung M Al Khadziq yakni program Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD) belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan.
Bahkan katanya, sejak dicanangkan di tahun 2020 lalu, sampai dengan tahun 2022 baru bisa tertangani kurang lebih 117 desa atau sekitar 44 %.
Perlu perhatian khusus, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana,” pintanya.
Apalai lanjutnya, daya tampung TPA Sanggrahan diprediksi hanya akan mampu sampai 1 tahun kedepan. Pemerintah daerah harus segera melakukan perencanaan guna mengantisipasi terjadinya overload sampah yang masuk ke TPA Sanggrahan.
“FPKB berharap pemda segera melakukan langkah konkrit dan inovasi untuk mengatasi hal tersebut,” pintanya tegas.
A Syarif Yahya Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, semakin bertambah tahun, lahan kritis di Kabupaten Temanggung belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, baik mencakup program maupun dukungan pendanaan yang memadai.
“Padahal kita tahu lahan di kawasan Gunung Sumbing, Sindoro dan Prau sudah berada pada titik yang sangat kritis. Untuk itu pemerintah daerah harus serius dengan mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program penanganan lahan-lahan kritis tersebut,” pintanya.
Selain itu lanjutnya, dampak pembangunan yang tidak terintegrasi dengan lingkungan hidup menimbulkan banjir besar di Kota Temanggung juga daerah lainnya bahkan sampai merusak sarana infrastruktur.
“Hal ini menjadi keprihatinan kita semua bahkan menjadi suatu hal yang naïf kalau Temanggung yang berada pada dataran tinggi ternyata mengalami musibah banjir,” katanya. (set)
