MAGELANG. MAGELANGEKSPRES.COM– Imbas naiknya harga minyak goreng membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kelimpungan. Termasuk pengusaha tahu bulat di Kota Magelang.
Salah satu pemilik rumah produksi tahu bulat di Kampung Tidar Trunan, Tidar Selatan, Magelang Selatan, Danang Santoso (39) mengaku usahanya sangat terdampak kenaikan harga minyak goreng curah.
“Mau nggak mau modal untuk produksi jadi bertambah. Kami harus mengatur strategi lagi, supaya pendapatan stabil,” kata Danang, Rabu (12/1).
Harga minyak goreng curah yang tembus Rp21.000 per kilogram mengakibatkan ongkos produksi tahu bulatnya membengkak. Di sisi lain, Danang enggan untuk menaikkan harga jual. Ia khawatir jumlah pelanggannya berkurang.
“Mau naik juga bagaimana, kan kaitan dengan konsumen juga. Kalau turun juga enggak mungkin kan,” ujarnya.
Ia mengatakan, meningkatnya harga minyak curah itu cukup mengagetkan. Pasalnya, harga per kilogramnya bisa meningkat hingga tiga kali dalam sehari.
“Naik ya memang pelan-pelan ya. Sebelum naik, harga sekilo curah kisaran Rp8.000–Rp10.000. Lah, ini tadi beli sudah naik segitu,” tuturnya.
Dia mengaku harga minyak curah mulai naik dalam empat bulan terakhir. Rata-rata per hari, Danang mampu memproduksi 3 kuintal tahu goreng yang membutuhkan 17 kilogram minyak. Untuk itu, dia lebih memilih bertahan di tengah-tengah ketidakpastian harga minyak. “Tetap bertahan apapun kondisinya,” jelasnya.
Namun demikian, Danang berharap ada kepedulian dari pemerintah untuk dapat menyeimbangkan harga minyak di pasaran. Sebab, dampak kenaikan tersebut juga dirasakan seluruh pelaku UMKM, termasuk dirinya.
“Semoga ada kepedulian. Setidaknya kenaikan ini dapat dikontrol,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang, Catur Budi Fajar Soemarmo mengatakan pihaknya terus memantau kondisi pelaku UMKM akibat kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga tersebut sangat berpengaruh pada naiknya biaya produksi.
“Pendampingan dilakukan agar tidak ada pelaku UMKM tutup mengingat sekarang masih pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi pandemi yang belum berakhir dan kenaikan harga minyak goreng jelas berpengaruh pada pelaku UMKM. Sejak pandemi, penjualan UMKM sudah menurun, ditambah kenaikan harga minyak goreng yang membuat biaya produksi membengkak.
Dia menegaskan, berkaitan dengan stok dan harga minyak goreng sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan Disperindag Kota Magelang hanya sebatas melakukan pemantauan dan pendampingan saja.
“Kita baru mengusulkan ke Kemendag untuk operasi pasar minyak goreng. Untuk realisasinya kami masih menunggu,” katanya.
Catur mengaku belum bisa memastikan kuota yang akan diturunkan pemerintah pusat untuk merealisasikan operasi pasar. Dia berharap, saat operasi pasar nanti stok minyak goreng benar-benar ditambah supaya tidak menimbulkan gejolak pasar.
“Terus terang kalau kuota (minyak goreng) sedikit, kami nggak berani. Takutnya malah timbul gejolak di bawah,” tuturnya. (wid)
