MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Pada tahun 2023 ini pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja dengan skema normal.
Program ini menargetkan hingga satu juta penerima. Keberlanjutan program turut memberi harapan baru bagi masyarakat Magelang yang ingin mendapatkan pekerjaan melalui pelatihan.
Terbukti di tahun 2022 lalu banyak warga Magelang yang mendaftar tetapi tak sedikit pula yang tidak lolos. Salah satu warga Mungkid, Ari (36) mengaku antusias setelah mengetahui bahwa Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan pada tahun ini.
“Tahun lalu saya sudah mendaftar tetapi memang belum rejeki, tapi ternyata tahun ini dilanjutkan tentunya saya akan mendaftar lagi. Kalau dari alur pendaftaran tahun lalu sedikit kendala saat mengupload berkas,” ujarnya pada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.
Menurutnya dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan namun terkendala dengan keterampilan dan keuangan, namun memiliki tekad untuk menggali potensi diri dan mengembangkannya.
Tak hanya itu, seorang ibu rumah tangga, Winarti (39) juga turut mendukung program ini dengan ikut serta dalam program ini. Menurutnya program ini dapat mengurangi angka pengangguran di daerah apabila digunakan dengan baik dan benar.
“Bagus kalau programnya dilanjutkan, pastinya mengurangi angka pengangguran. Kalau lolos program ini harus benar-benar dimanfaatkan jangan malas juga, tahun lalu saya juga belum lolos mengikuti program ini semoga tahun ini bisa,” paparnya saat ditemui.
Mengutip dari setkab.go.id Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.
Sedangkan untuk sisa target 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Besaran bantuan yang akan diterima peserta mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu.
Adapun rincian bantuan tersebut yakni biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi program ini dengan skema normal, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring maupun bauran.
Pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
“Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua,” jelas Airlangga.
Untuk penerima bansos seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja. (mg1)
