WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Persoalan sikap intoleransi dan paham radikalisme masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Satuan pendidikan bukan ladang persemaian paham anti NKRI. Peran kepala sekolah sangat menentukan dalam mengawal karakter para siswa.
“Persoalan sikap intoleransi dan paham radikalisme juga harus menjadi perhatian serius bagi kepala sekolah. Satuan pendidikan tidak boleh menjadi ladang persemaian paham anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu bagi guru apalagi anak didik. Karena itu sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia,” ungkap Kepala Dikpora Wonosobo, Tono Prihartono, saat melantik pengurus MKKS SMP Kabupaten Wonosobo kemarin.
Menurutnya, belakangan ini sikap intoleransi dan paham radikalisme sedang berkembang di Indonesia dan bisa mengancam keutuhan NKRI. Sikap saling menghujat antar umat beragama di media sosial (medsos) pun kini juga sedang sangat marak.
“Karena itu, MKKS harus bisa jadi tameng untuk pencegahan kedua paham anti demokrasi itu. Jangan sampai sekolah dan ruang kelas jadi ajang penanaman paham yang bisa merongrong Pancasila,” sebutnya.
Kepala sekolah, diharapkan bisa menjadi contoh bagi guru, anak didik dan lingkungan sekitar, untuk bersama-sama saling bijaksana dalam memanfaatkan medsos. Tidak menggunakan medsos untuk hal-hal negatif.
Sementara itu, Ketua MKKS SMP Kabupaten Wonosobo yang baru dikukuhkan, Slamet Riyadi menyambut, baik ajakan kepala Disdikpora untuk mencegah tindakan korupsi, intoleransi dan paham radikalisme di satuan pendidikan.
“Saya kira itu, ajakan yang sangat tepat. Sebab, masalah tindak korupsi. Sikap intoleransi dan radikalisme sesungguhnya menjadi musuh bersama di kalangan dunia pendidikan sebagai peletak karakter bagi anak didik,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong anggota MKKS untuk bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi di satuan pendidikan yang dipimpinya guna memajukan dunia pendidikan di Wonosobo. Koordinasi dan saling menjalin komunikasi antar anggota MKKS dan Disdikpora akan terus dilakukan. (gus)
