WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID – Pemkab Wonosobo gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2023 di Pendopo Kabupaten belakangan ini. Kegiatan tersebut untuk mendapatkan rincian dan masukan dalam menyempurnakan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah).
Musrenbang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, dan rancangan pembangunan. Terkait hal tersebut DPRD Wonosobo berharap Musrenbang RKPD bisa disinkronkan dengan hasil penjaringan aspirasi rakyat yang digelar oleh anggota dewan melalui reses.
“Wakil rakyat merupakan representasi dari suara rakyat, maka sinkronisasi dalam musrenbang RKPD ini penting. Kita harapkan ada persepsi yang sama, sehingga dalam pembangunan Wonosobo mampu menjawab keinginan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Wonosobo, Agus Riyadi, usai menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2023.
Menurutnya, semua pihak harus berkomitmen untuk mengendapkan hasil rumusan perencanaan yang sudah masuk dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo. Prioritas program dari berbagai sumber pendanaan, baik APBD kabupaten, APBD provinsi, dana APBN dan dana lainnya, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Wonosobo, DR Jaelan Sulat menambahkan, musrenbang sebagai forum untuk menyampaikan rancangan RKPD tahun 2024 kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Guna memperoleh masukan dan sasaran penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024.
“Musrenbang merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan, guna meningkatkan sinergitas prioritas sasaran, menyepakati masukan dan sasaran penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024,” katanya.
Menurutnya, di tahun 2024 ini ada 5 prioritas pembangunan Wonosobo. Yaitu, penguatan infrastruktur berkelanjutan pada wilayah pengembangan, penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah. Dan yang kelima adalah penguatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pendekatan perencanaan pembangunan daerah menggunakan beberapa metode, yaitu top-down dan bottom-up, partisipatif, teknokratik dan politik. Target nasional tidak mungkin tercapai jika target kabupaten/kota tidak tercapai. Tanpa perencanaan dan tata kelola yang baik maka semua target tidak akan tercapai,” ucapnya.
Dijelaskan bahwa strategi tersebut selain membutuhkan peran dari semua stakeholder juga perlu didukung dengan kolaborasi pendanaan, mengingat Kapasitas Fiskal kabupaten Wonosobo sangat terbatas. Kolaborasi pendanaan selain dari APBD Kabupaten Wonosobo, juga menggali pendanaan dari sumber lain. Misalnya dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Provinsi maupun bantuan sektoral Perangkat Daerah Provinsi, APBN atau Transfer Keuangan Daerah (DAU, DBH, DAK, DID), CSR, KPBU maupun Hibah.
“Dengan penyelenggaraan kegiatan Musrenbang ini akan memberikan pemahaman terhadap tahapan-tahapan dalam penyusunan dan pembahasan RKPD hingga RAPBD, serta program prioritas Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang selaras dengan RPJMD tahun 2021 sampai 2026,” pungkasnya. (adv/gus)
