KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM– Sebanyak 70 perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Magelang mengikuti ‘Ngopi Bareng Pak Wali’ sebagai salah satu program menjalin komunikasi dan menjaring aspirasi antara pemerintah dengan masyarakat di Pusat Kuliner Tuin Van Java, Alun-alun, Selasa (1/3). Para PKL ini berasal dari 19 shelter yang sudah merasakan kebijakan relokasi Pemkot Magelang sejak tahun 2010 silam.
Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengaku sengaja mengagendakan tatap muka dengan para PKL untuk menyosialisasikan program-programnya, sekaligus menebar semangat mereka di tengah kondisi serba sulit, akibat pandemi Covid-19.
“Sudah dua tahun pandemi melanda. Kedatangan saya ini, untuk memberikan motivasi dan semangat agar para PKL tetap bekerja memberi pelayanan terbaik. Karena para PKL adalah citranya Kota Magelang,” katanya.
Agenda ‘Ngopi Bareng Pak Wali’ sendiri menjadi program Pemkot Magelang untuk ajang silaturahmi, menjalin komunikasi, sekaligus menjaring aspirasi dari masyarakat. Kali ini, program diwujudkan bersama PKL yang diwakili dari seluruh paguyuban.
“Saya ingin mendengar secara langsung keluhan apa yang ingin mereka sampaikan. Ternyata banyak sekali. Terkait sampah, kemudian masalah relokasi, lokasi shelter yang susah dijangkau sehingga jadi sepi, dan lain-lain. Langsung saya arahkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ujarnya.
Dia meminta para PKL di Kota Magelang untuk tetap semangat, menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun ini melanda. Caranya dengan meningkatkan layanan yang semakin baik.
“Kemudian rawat juga shelter yang ditempati. Karena kalau bersih, pengunjung jadi nyaman. Menaikkan harga itu tidak apa-apa, kalau yang beli sudah nyaman. Mereka pasti akan rela,” ucapnya.
Dia juga meminta, para PKL tak manja menghadapi beragam persoalan. Sebaiknya, para PKL sudah mampu bersikap mandiri.
“Shelter-shelter ini kan yang bangun pemerintah. Para PKL bisa menempatinya secara gratis. Kewajibannya menjaga, merawatnya, dan jangan terlalu manja, apa-apa harus pemerintah. Misalnya, tadi ada usulan neon box diganti. Ya pedagang bisa mandiri membuatnya. Pemerintah tidak menarik retribusi apa-apa kok,” imbuhnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Disperindag Catur Budi Fajar, Kepala DLH Ot Rostrianto, Anggota Komisi B DPRD Kota Magelang, Waluyo, dan lainnya.
Waluyo menuturkan bahwa 19 shelter yang ada di Kota Magelang tersebut dibangun dengan rencana dan melalui proses yang panjang. Bahkan, dia bercerita pernah mendapat penolakan dari para PKL.
“Shelter ini ada tidak spontan. Saya di komisi B pernah mendapat celaan, karena di awal mereka tidak mau direlokasi. Tapi setelah jadi sekarang, semuanya nyaman. Pedagang jadi punya tempat yang bagus, gratis, tinggal mengelola dan merawat dengan baik,” ujarnya.
Dia juga sependapat dengan Walikota bahwa keberadaan PKL merupakan citra bagi Kota Magelang. Untuk itu, dia berharap para PKL konsisten memberikan pelayanan dan tetap mempertahankan cita rasa terbaiknya.
“Sarana promosi terbaik adalah cerita orang-orang luar yang datang ke Kota Magelang lalu merasakan betapa enak dan nyamannya kuliner-kuliner yang ada di sini,” katanya. (wid)
