JAKARTA,MAGELANGEKSPRES.COM – Usulan pemerintah agar pemilu serentak digelar pada 15 Mei 2024 mendatang, memunculkan pro dan kontra. Partai NasDem dan Golkar setuju. Namun, partai lain seperti PPP dan PKS menolak.”Jika kalau fraksi NasDem di komisi II mendukung usulan pemerintah terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu tanggal 15 Mei,” ujar Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Saan Mustofa, di Jakarta, Selasa (28/9).
Wakil Ketua Komisi II ini menyebut ada dua alasan pihaknya mendukung usulan tersebut. Pertama terkait efisiensi anggaran. “Kita ingin melakukan efisiensi anggaran terkait dengan pemilu maupun pilkada. Anggaran yang diajukan oleh KPU Rp 86 Triliun terus Rp 26 Triliun. Kurang lebih Rp 120 Triliun pemilu dan pilkada. Belum nanti Bawaslu juga mengusulkan anggaran,” jelas Saan.
Otomatis, besarnya anggaran menjadi beban buat negara. Terutama dalam situasi tengah mengalami krisis akibat pandemi COVID-19.
Alasan lainnya, efektivitas jalannya pemerintah. Dengan pemilu 15 Mei, jarak waktu ke pelantikan tidak terlalu lama. “Kalau tenggat waktu terlalu lama dengan pelantikan presiden, ini juga akan mengganggu proses efektivitas pemerintahan. Ketika pemilu sudah berlangsung dan ada presiden terpilih, tentu suasananya berbeda. Ini perlu dipertimbangkan. Bagaimana membuat sisa pemerintahan efektif dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan,” urainya.
Hal senada disampaikan Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dia setuju dengan usulan pemerintah. “Golkar setuju,” tegas Doli.
Menurutnya, keputusan pemilu 15 Mei sudah melalui pertimbangan yang matang. Ada banyak aspek yang dipertimbangan dan menyesuaikan penanganan pandemi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat internal membahas simulasi tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Hasilnya, 15 Mei dipilih menjadi hari pemungutan suara pada Pemilu 2024. Dipilih tanggal 15 Mei dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.
Nantinya pemerintah akan menyampaikan usulan tanggal tersebut ke DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum tanggal 7 Oktober 2021.
Di sisi lain, PPP menolak usulan pemerintah yang ingin pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 15 Mei.
Menurut PPP, lebih rasional jika pemungutan suara Pemilu 2024 digelar Maret. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan PPP justru menyarankan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dimajukan. Alasannya, pilkada serentak akan digelar pada November 2024.
“Jika pemilu nasional Mei, maka jarak dengan pilkada hanya 6 bulan. Sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada. Belum lagi kalau pilpres 2 putaran. Tentu akan menyita waktu. Belum lagi, adanya sengketa di MK,” ujar Baidowi.
PPP, lanjutnya, menyarankan jadwal pencoblosan Pemilu 2024 dimajukan pada Maret. “Sebenarnya yang lebih rasional itu adalah memajukan jadwal pemilu nasional ke bulan Maret atau setidaknya tetap April,” paparnya.
PKS juga menolak pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada Mei. Ppsi KPU dinilai lebih baik daripada usulan pemerintah. Opsi KPU, pencoblosan digelar 21 Februari.
PDIP sebagai partai utama pengusung Presiden Joko Widodo terang-terangan mengaku keberatan. “Pandangan Fraksi PDI Perjuangan keberatan apabila pemungutan suara dilakukan tanggal 15 Mei 2024. Pemerintah harus menimbang ulang dan mengkaji secara mendalam usulan tersebut,” kata Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).
Menurutnya, sistem kepemiluan dan pilkada di Indonesia harus terintegrasi serta harmonis. Hal ini sesuai lex spesialis dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Arif mengingatkan jika pemungutan suara tanggal 15 Mei 2024, maka proses pemilu melewati bulan suci Ramadhan. Padahal seharusnya di bulan tersebut tidak perlu ada kegiatan politik. “Kalau tanggal 15 Mei 2024 itu masih masuk pada masa kampanye dan tidak etis dilaksanakan kegiatan politik. Karena dikhawatirkan menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu terkait kebangsaan, kebinekaan, dan keindonesiaan,” paparnya.
Selain itu, waktu untuk menyelesaikan sengketa pemilu akan sangat pendek. Karena berimpitan dengan pencalonan kepala daerah. Dia mengingatkan syarat pencalonan kepala daerah harus diketahui berapa jumlah kursi DPRD yang diperoleh suatu parpol. “Lalu kalau capres-cawapres yang berkompetisi memasuki putaran kedua, kerumitan dan masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak. Itu seharusnya beban politik yang tidak perlu dalam tata tahapan, jadwal, dan program,” pungkasnya. (rh/fin)
