Oleh : Chatarina Pudyastuti Dyah Iswandari (KPPN Magelang)
Rangkaian kegiatan G20 sepanjang tahun 2022 dimana Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Presidensi G20 , telah berakhir yaitu dengan diselenggarakannya KTT G20, di Denpasar Bali, pada tanggal 15-16 November 2022. Namun, apakah kita sudah tahu apakah G20 itu? Sejak akhir tahun 2021 dan sepanjang tahun 2022 kita sering mendengar kalimat atau membaca tulisan G20 atau presidensi G20 yang terpampang di spanduk/layar media elektronik dan lain-lani.
G20 (Group of Twenty)
G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki) dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. G20 sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1999, dengan diinisiasi G7, yang kemudian berkembang merangkul negara-negara maju untuk bersama-sama mengatasi krisis ekonomi global. Bisa dikatakan konsentrasi awal pembentukan G7/G20 adalah semata-mata untuk perkembangan perekonomian. Pada awalnya yang terlibat dalam pertemuan G20 adalah para Menteri keuangan dan gubernur bank sentral saja. Namun perlahan tapi pasti konsentrasi G20 melebar ke hampir semua sektor pembangunan, sehingga yang terlibat dalam pertemuan G20 adalah kepala negara masing-masing anggota G20. Bisa dikatakan G20 dibentuk dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Fokus pembahasan dalam setiap pertemuan G20 dibagi menjadi dua jalur yaitu jalur keuangan dan jalur sherpa (terkait ketenagakerjaan/ digital/ lingkungan hidup/ kesehatan/ perdagangan/ anti korupsi dan lain-lain selain keuangan).
Jenis pertemuan yang dilakukan dalam G20 ada beberapa jenis yaitu:
- Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)/ Summit
Merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan.
- Ministerial & Deputies Meetings/ Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi
Diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).
- Kelompok Kerja/Working Groups
Beranggotakan para ahli dari negara G20, Working Groups menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.
Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Dan sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021). Adapun tema Presidensi G20 Indonesia 2022 “Recover Together, Recover Stronger“. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan
Treasury dan Sektor Pembangunan
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nugroho, 2004:67). Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Sedangkan menurut (Sukirno,1985), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka Panjang. Pembangunan sangat perlu dilakukan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Mengutip yang disampaikan Bapak Susiwijono ) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) bahwa topik utama dalam G20 2022 ada tiga hal, yaitu :
- Pertama, arsitektur kesehatan global. Area ini terkait dengan penggalangan dana global, ketahanan dan standar kesehatan global yang harmonis.
- Kedua, transformasi ekonomi & digital yang akan mencakup desain ulang tata kelola ekonomi global dengan teknologi digital.
- Ketiga adalah transisi energi, dimana G20 akan mendorong terbentuknya sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang adil
Selain itu, secara spesifik Menko Airlangga mengatakan,”Setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini (G20) sangat tepat waktu, karena saat ini ASEAN merupakan wilayah cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi. Semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya adalah musyawarah mufakat, dalam forum G20 tersebut,”.
Sedikitnya terdapat tiga manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi Presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20 (terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik) antara lain adalah peningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor.
Secara agregat, Airlangga memperkirakan manfaat ekonominya dapat mencapai 1,5 – 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan yang direncanakan sejumlah 150 pertemuan dan side events selama 12 bulan.
Selain aspek ekonomi, Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan dalam presidensi G20, Indonesia memiliki keistimewaan dalam menentukan agenda setting, termasuk isu apa yang diangkat. Indonesia juga dapat menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju dan negara berkembang.
Kemudian, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, Indonesia dapat memperkuat sektor kunci ekonomi melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan SDGs.
Peran Treasury dalam mendukung perekonomian daerah dan tujuan SDG G20
G20 memiliki kedudukan yang strategis dalam perekonomian global, salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.
Selanjutnya mari kita sedikit mengaitkannya dengan peran treasury. Adakah peran treasury dalam G20 tersebut?. Di atas sudah dijelaskan bahwa pembahasan G20 terbagi menjadi dua jalur, yang salah satunya adalah jalur keuangan. Jalur ini secara langsung berhubungan dengan fungsi/ peran treasury/ perbendaharaan. Dalam pelaksanaannya peran ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan secara teknis di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Sebagai unit vertikal di daerah dibawah DJPB, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dari tugas tersebut kemudian diturunkan ke dalam 20 (dua puluh) fungsi KPPN, yang secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Sebagai Treasurer, KPPN melaksanakan tugas sebagai Kuasa BUN di daerah dengan menyalurkan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
Untuk memastikan pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan dengan baik, secara rutin KPPN melakukan monitoring dan evaluasi terus untuk mengetahui kendala sekaligus menemukan alternative solusinya. Edukasi dan bimbingan bagi satuan kerja merupakan bagian agar proses pencairan dana APBN dan pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, KPPN memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi.
b. KPPN berperan juga sebagai pengelola fiskal di daerah.
Rekonsiliasi penerimaan pajak bulanan dilaksanakan demi mendorong optimalisasi DBH Pajak bagi Pemda, sehingga jumlah setoran menjadi maksimal dan penyelesaiannya lebih cepat. Selanjutnya, KPPN juga melakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan daerah serta monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa. Program UMi juga harus dikawal untuk mengetahui nilai keekonomian debitur agar penyaluran UMi berdampak terhadap taraf hidup dan keberlangsungan usahanya.
c. KPPN sebagai salah satu instansi vetikal kementerian keuangan, menjadi representai Kementerian Keuangan di daerah.
Sebagai wajah Kementerian Keuangan di level regional, KPPK melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah daerah terkait percepatan DAK Fisik dan Dana Desa. Selain itu, KPPK juga melakukan sinergi dengan unit vertikal Kementerian Keuangan lainnya di daerah dalam rangka mendukung “Kemenkeu Satu”, salah satunya dengan turut aktif mempublikasikan program atau kegiatan Kemenkeu melalui amplifikasi, serta melakukan publikasi kinerja APBN.
Jika dikaitkan dengan pernyataan dari Menko Airlangga, bahwa dengan dipercayakannya tuan rumah G20 Tahun 2022 kepada Indonesia sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perlu diimbangi dengan memaksimalkan peran KPPN dalam mengelola pendapatan sebagai dampak meningkatnya PDB, keterlibatan UMKM dengan memaksimalkan percepatan penyaluran DAK Fisik/DAK Desa serta fungsi perbendaharaan lainnya.
Treasury hadir untuk melaksanakan peran perbendaharaan di daerah. Hal ini mempercepat tercapaianya tujuan penyelenggaraan G20. Dengan kata lain dengan dipercayakannya kegiatan G20 Tahun 2022 kepada Indonesia, sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah di Indonesia, dan membutuhkan dukungan treasury dalam kelancaran kegiatan tersebut. Top of Form.
