MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID– Badan Narkotika Nasional (BNN) RI kembali menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan (Musren) BNN RI Tahun 2023 dengan tema “Akselerasi War On Drugs Menuju Indonesia Bersinar” pada Senin, 6 Februari 2023 di Hotel Grand Artos, Magelang.
Pada kesempatan ini kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose membuka musyawarah yang berlangsung hingga 7 Februari 2023.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi BNN RI dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian nasional pasca pencabutan kebijakan PPKM oleh pemerintah.
Dalam sambutannya, dr Golose mengatakan kegiatan ini melibatkan unit kerja vertikal dan berskala besar, yang berarti tidak hanya di lakukan di Jakarta dan sekitarnya, namun juga dapat dilaksanakan di daerah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Ia memaparkan yang melatarbelakangi pelaksanaan musren ini di Magelang diantaranya yaitu bermakna filosofis.
Jajaran BNN RI dapat merefleksikan pesan nilai kehidupan dari keberadaan Candi Borobudur sebagai mahakarya leluhur nusantara dengan menggambarkan relief-relief di Candi Borobudur sebagai tingkatan dalam kehidupan.
“Pesan moral ini sangat relevan dan kontekstual dengan peran dan tugas kita dalam melindungi dan menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba, dengan melakukan akselerasi perang melawan narkoba. Kita mempunyai komitmen untuk menuju tingkatan kinerja lebih baik meski dalam pelaksanaan tugas kita menghadapi berbagai tantangan,” beber dr Golose.
Kepala BNN RI itu juga menuturkan kegiatan musren ini tak lain juga untuk memberikan pemahaman bahwa tugas BNN itu tidak hanya seputar penangkapan terhadap pengedar hingga pecandu narkoba, namun juga menyelaraskan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
“Selain mendukung pemerintah dengan berakhirnya PPKM dan mengenalkan Borobudur kepada jajaran BNN di Indonesia, juga menyamakan persepsi BNN yang tidak hanya menangkap orang saja tetapi juga melaraskan kegiatan yang berkaitan tentang pencegahan pemberdayaan masyarakat. Kemudian melalu rehabilitasi dengan menggunakan anggaran yang tepat sasaran dan direncanakan dengan baik,” ujarnya.
Seusasi musren tersebut, dr Golose juga menambahkan pada masa pandemi Covid-19 lalu, hasil prevelensi menyatakan mengalami kenaikan kawasan rawan narkoba.
Hal tersebut didasari dengan adanya perbedaan penggunaan narkotika. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia bersama timnya mengimplementasikan program-programnya.
“Selama Covid-19 dari hasil survei kami banyak dilakukan di apartemen, rumah-rumahh kosong dan tempat tinggal tetapi sekarang sudah ada kecenderungan ke tempat-tempat hiburan. Sekarang kita bisa lihat bersama, laporan dari seluruh kepala BNN Provinsi kita bisa menurunkan kawasan rawan narkotika. Dan ini juga menjadi catatan yang baik dengan kegiatan musren,” kata Golose.
Pada tahun 2022 BNN RI berhasil menangkap 3,3 ton zat sabu (metamfetamin). Ternyata tak hanya satu jenis zat yang dapat memberikan efek negatif bagi pemakainya, BNN RI kembali mengamankan sekitar 1.902 ton zat xtc yang merupakan kategori paling berbahaya.
“Bicara tentang kanabis juga banyak dimusnahkan lahannya, kemudian juga penangkapan berton-ton. Itu ada rangenya kalau dihitung kita berhasil menyelamatkan 1,2 juta pengguna dengan prevelensi 3,36 juta dengan ukuran satu kali pakai (narkotika) selama satu tahun,” sambungnya.
Sedangkan untuk narkoba jenis baru, BNN RI berhasil mengamankan 91 jenis narkoba yang terdeteksi di Indonesia. Untuk diketahui narkoba jenis baru ini disebut new psychoactive substance atau NPS yang dimana jenis ini didesain untuk bisa menyerupai obat-obat terlarang lain seperti kanabis (ganja), kokain hingga ekstasi.
“Itu (NPS) setiap bulan bahkan minggu selalu berubah ada saja yang baru. Sekarang sudah ada 1.150 (narkoba jenis baru) di dunia, kemudian terdeteksi di Indonesia sebanyak 91 jenis termasuk tembakau gorilla. Dan ada sekitar 9 jenis yang belum masuk ke undang-undang,” jabarnya seusai musren.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder untuk mengawasi perkembangan narkoba jenis baru itu. Dan juga untuk penambahan rehabilitasi ia menyerahkan kepada pemerintah daerah.
“Kebanyakan narkoba ini berasal dari golden triangle, sehingga kita perlu bekerja sama dengan yang lain. Penambahan rehabilitasi itu saya tetap memintakan kepada pemerintah daerah karena yang diselamatkan kan rakyat setempat. Kementrian Sosial juga diminta untuk menyiapkan rehabilitas social, sedangkan Kementrian Kesehatan diminta untuk menyiapkan rehabilitas medis. Dan di BNN ada kedua dari rehabilitasi tersebut,” pungkasnya. (mg1)