KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM – Menjelang dimulainya tahapan Pemilu Serentak tahun 2024, KPU Kota Magelang mengekspos hasil penelitian terhadap partisipasi politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang tahun 2020 di Masa Pandemi di Hotel Trio Front One Magelang, Rabu (8/6).
KPU bersama LPPM-PMP Untidar dan Badan Kesbangpol Kota Magelang mepaparkan hasil riset di hadapan para perwakilan Parpol, LSM, instansi Polri, media, dan lain sebagainya.
Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto Amron mengatakan, pihaknya sudah memulai persiapan menjelang Pemilu 2024 dengan dirilisnya hasil penelitian terhadap partisipasi politik ini. Hasil penelitian ini akan dijadikan acuan bahan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Terutama untuk strategi kita dalam sosialisasi ke masyarakat nantinya. Riset ini mengulik alasan kenapa tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 naik dibanding 2015 dari 75,23 persen menjadi 77,85 persen. Ada 12 kategori dimensi yang kita teliti guna menjawab pertanyaan tersebut,” katanya.
Ia menuturkan, selama sekitar 3-4 bulan di awal tahun 2022 ini pihaknya bersama LPPM-PMP Untidar menerjunkan tim ke lapangan untuk bertemu dan melakukan wawancara langsung dengan koresponden. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada koresponden yang hasilnya kemudian diolah oleh tim peneliti.
“Kami ingin tahu kenapa angka partisipasi naik, padahal di tengah pandemi Covid-19 yang saat itu banyak keraguan apakah Pemilu akan sukses atau tidak. Kita ingin tahu kenapa mereka memilih, apakah kesadaran sendiri, faktor KPU, figur calon, atau ingin perubahan,” katanya.
Secara umum, Basmar menyebutkan, hasil dari riset tersebut diketahui cukup menonjol pada faktor pemilih patuh dan percaya dengan pemerintah. Selain itu, adanya kesadaran yang baik dari pemilih bahwa Pemilu itu penting dan ada keinginan besar akan perubahan.
“Hasil riset ini penting bagi kami untuk menentukan strategi ke depan, tujuannya tentu untuk meningkatkan lagi partisipasinya. Bahkan, meningkat pula kualitas pemilunya. Salah satu indikator pemilu itu berkualitas ada di kesadaran pemilih yang tinggi untuk memilih, serta pemilih tidak pragmatis alias tergoda dengan iming-iming janji atau bahkan politik uang,” jelasnya.
Ketua LPPM-PMP Untidar, Eny Boedi Orbawati mengutarakan, timnya melakukan survei dan wawancara dengan koresponden sebanyak 466 orang. Koresponden ini tersebar di 17 kelurahan dan merata di tiap TPS saat Pilkada 2020 lalu.
“Setiap TPS kita ambil dua orang untuk disurvei dan diwawancarai. Metode penelitian memakai kuantitatif dan kualitatif, yakni gabungan angka statistik dan penjelasan alasan kenapa menjawab pertanyaan yang kita ajukan,” paparnya.
Dari hasil penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa dimensi kesadaran politik berada pada kategori tertinggi. Hal ini karena sebagian besar responden setuju akan pentingnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang tahun 2020 dan menggunakan hak pilihnya meski di tengah pandemi.
“Di sisi lain, dimensi pragmatisme ternyata berada di kategori rendah. Sebab, sebagian besar responden tidak setuju mereka dijanjikan mendapat imbalan dari tim sukses dan tidak terpengaruh karena memiliki prinsip,” tuturnya. (wid)