KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang sejak awal Januari 2023 melakukan dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat. Program paling inovatif di awal tahun tersebut menjadi terobosan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengontrol kebijakan Pemkot Magelang yang telah disetujui DPRD Kota Magelang.
Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno mengatakan, program ini diinisiasi sebagai salah satu usaha menjalankan tugas-tugas legislasi. Sebagai elemen lembaga penyelenggara daerah, DPRD turut bertanggung jawab untuk mengontrol kebijakan yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif.
Budi menjelaskan, program ini berjalan secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tiga komisi yang ada di DPRD Kota Magelang. Secara bergiliran, setiap anggota komisi memiliki kewajiban untuk mendatangi seluruh kelurahan di Kota Magelang.
“Di Kota Magelang, terdapat 17 kelurahan yang nantinya setiap kelurahan akan menerima kunjungan dari anggota DPRD tiap komisi karena masing-masing komisi mitra organisasi perangkat daerah (OPD)-nya juga berbeda,” katanya, Senin, 23 Januari 2023.
Menurut Budi Prayitno atau Udi, sapaan akrabnya itu, alasan dibagi masing-masing komisi ini supaya serapan aspirasi masyarakat lebih efektif dan optimal. Sebab, setelah mendapat keluhan atau aspirasi dari masyarakat, jika masalah itu ditangani per komisi masing-masing maka akan semakin cepat pula tindak lanjutnya.
“Komisi punya kewajiban untuk mengadakan diskusi dan musyawarah dengan OPD terkait yang menjadi mitranya. Jika kita mendapat aspirasi dari masyarakat, maka akan langsung kami gelar rapat dengan mitra OPD, sehingga pembahasannya akan lebih fokus dan segera mendapat solusi terbaiknya,” ujarnya.
Menurutnya, eksekutor persoalan yang didapat dari ‘DPRD Menyapa’ tetap dilakukan oleh Pemkot Magelang. DPRD katanya, hanya sebagai pendorong dan pengawas komitmen hal-hal yang tidak sesuai atau tidak tepat dari apa yang sudah disepakati lewat peraturan daerah (Perda) Kota Magelang.
“Misalnya ketika kita sepakati Perda tentang APBD Tahun 2023 maka kita pastikan bahwa yang kita telaah itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau misal ada kendala, kita carikan solusi bareng-bareng, bersama mitra eksekutif (OPD),” ungkapnya.
DPRD Menyapa, yang menjadi satu-satunya terobosan tahun 2023 ini, kata Udi, berbeda dengan reses. Sebab, program baru ini sejatinya dilakukan untuk mengontrol kinerja Pemkot Magelang serta menjaring aspirasi dari masyarakat secara langsung.
Biasanya, lanjut dia, jika reses hanya mengundang konstituen sesuai dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD. Namun program DPRD Menyapa lebih komprehensif, melibatkan seluruh anggota tanpa pandang bulu mengenai dapil dan konstituen.
“Meskipun tahun politik, tapi sebenarnya ini bukan langkah politis. Sebab, melibatkan masyarakat secara umum dan seluruh Anggota DPRD. Jadi, tidak terpaku pada dapil yang biasanya kita terapkan saat reses. Harapannya, dengan DPRD Menyapa, masyarakat merasakan betul adanya wakil rakyat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintah daerah (Pemda),” tandasnya.
Ketua Komisi B, DPRD Kota Magelang, Kevin Mahesa Amuwardhani menambahkan, aksi DPRD Kota Magelang Menyapa diharapkan dapat memberikan gambaran khusus kepada masyarakat tentang mitra OPD di masing-masing komisi DPRD.
Komisi B mengawali aksi DPRD Menyapa di Kelurahan Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, Kamis, 12 Januari 2023 lalu. Kegiatan itu dihadiri seluruh anggota komisi B dan ratusan masyarakat setempat.
“Masyarakat sangat antusias dan apresiatif mengikuti kegiatan ini. Kita jelaskan kedatangan kita di tengah-tengah masyarakat sebagai elemen Pemkot Magelang. Sekaligus memperkenalkan diri tupoksi DPRD dan mitra kerja komisi B,” ujarnya.
Ia menjelaskan, diskusi yang berjalan interaktif itu mendapatkan aspirasi dari masyarakat, terutama sektor ekonomi kreatif dan UMKM.
“Pandemi lalu membuat UMKM dan ekonomi kreatif stagnan berkembang, tapi sekarang perlahan sudah mulai meningkat lagi. Nanti segala persoalan ini akan kita pecahkan bersama-sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) untuk memperoleh solusinya,” pungkasnya. (wid/adv)