JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.ID – Kurikulum baru yang akan diterapkan mulai 2022 lebih menyederhanakan materi pembelajaran dibandingkan kurikulum 2013. Ketua Komisi X DPR-RI, Syaiful Huda pun mendukung opsi kurikulum baru tersebut.
“Kami di Komisi X mendukung kurikulum prototipe yang mengedepankan penyederhanaan materi pembelajaran,” kata Huda, Sabtu (25/12)
Huda juga menilai kebijakan tak mewajibkan penerapan kurikulum itu juga keputusan bijak. Artinya, sekolah dibebaskan untuk mengadopsi kurikulum baru itu atau tidak.
“Selain itu, kurikulum prototipe ini bersifat pilihan dan tidak diwajibkan secara nasional sehingga sekolah diberikan kebebasan sehingga menjadi bagian dari Merdeka Belajar,” ujarnya.
Huda berpendapat, jika kurikulum itu merupakan jawaban dari kondisi saat ini. Situasi pembelajaran telah mendapat banyak disrupsi akibat pandemi covid-19.
“Saat ini, dengan perubahan atau disrupsi yang sangat cepat terutama adanya pandemi covid-19, sangat tidak mungkin bertahan dengan konsep pembelajaran yang padat konten sehingga tidak memberikan ruang menumbuhkan potensi peserta didik,” tuturnya.
Huda meminta Kemendikbudristek memberikan pendampingan khusus untuk sekolah yang tak bisa memfasilitasi kurikulum prototipe. Serta diperlukan pula koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan.
“Perlu diantisipasi oleh pemerintah provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam mengatasi kesenjangan antara sekolah yang melaksanakan dan sekolah yang tidak melaksanakan kurikulum prototipe,” pungkasnya. (der/oko)
