WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM – Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( DPUPR ) Kabupaten Wonosobo memastikan bahwa ruas jalan Ropoh Kepil hingga Banyumudal Sapuran yang melintas di kaki Gunung Sumbing sisi selatan sudah menjadi skala prioritas.
“Ruas jalan Ropoh-Banyumudal masuk dalam skala prioritas pembangunan di tahun 2022 ini. Sudah disiapkan anggaran Rp2 miliar, namun tidak semua jalan rusak, kita sudah memetakan, titik kerusakan parah ada di dusun brongkol pulosaren dan jalur masuk bukit selfie desa ropoh,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Nurudin Ardiyanto, kemarin usai gelar monitoring jalan Ropoh Banyumudal.
Menurutnya, viralnya foto jalanan yang ditanami sayuran kubis oleh masyarakat tepatnya di Dusun Brongkol Desa Pulosaren, memang kondisinya benar-benar rusak, dengan panjang sekitar 30 meter. Selain itu ada titik kerusakan yang lain yang juga cukup menyulitkan bagi kendaraan untuk melintas.
“Memang rusak, dan itu sudah masuk prioritas pembangunan. Perencanaannya sudah selesai dan di bulan puasa mendatang rencananya kita masukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP),” tandasnya.
Namun pihaknya meminta masyarakat melihat secara utuh, bahwa kondisi jalan tidak semuanya seperti itu. Dari total panjang 7,3 kilometer, ada sekitar 500 meter di sisi Ropoh yang mengalami kerusakan dan dan sekitar 500 meter lainnya di sisi Banyumudal.
“Sudah kita petakan, mana yang rusak parah, rusak sedang dan kondisi baik di ruas jalan itu, sudah ada skala prioritas,” katanya.
Berkaitan dengan kebutuhan anggaran, pria yang karib disapa Adin itu mengatakan bahwa kebutuhan untuk pembangunan jalan yang rusak mencapai Rp5 miliar, namun ketersediaan anggaran hanya Rp2 miliar. Maka nanti akan dibuat skala prioritas terlebih dahulu.
“Melihat anggaran tersebut maka kami kan harus melakukan pengkajian, titik mana yang harus di prioritaskan. Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada skala prioritas,” terangnya.
Ditambahkan, pada tahun 2022 ini ada sekitar 48 ruas jalur yang masuk dalam skala prioritas dengan nilai sebesar Rp160 miliar. Adapun sumbernya berasal dari Banprov, APBD, PHJD dan berbagai program lainnya.
“Kami apresiasi masyarakat yang melontarkan kritik sarannya kepada pemerintah, terlebih terkait jalan yang rusak. Namun perlu diketahui, pola pembangunan terdapat skema atau tahapan. Tidak semuanya bisa langsung diatasi dan memerlukan proses yang lebih lanjut,” pungkasnya. (gus)
