WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.ID – Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tidak ringan. Karena, menjadi arah dan petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau kondisi wilayahnya, serta mendeteksi secara dini kemungkinan adanya permasalahan gangguan kamtibmas yang timbul di tengah masyarakat.
Kesbangpol harus mampu menjadi mata dan telinga pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada.
“Mata dan telinganya harus tajam, jadi jika ada permasalahan di wilayah, atau kemungkinan adanya gangguan kamtibmas di tengah masyarakat, orang lain belum tahu, tapi bupati harus sudah tau lebih dulu,” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat menghadiri penempatan kantor baru Badan Kesbangpol, Rabu (15/3/2023).
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Wonosobo, jajaran asisten dan staf ahli bupati, dan sejumlah pimpinan OPD.
Menurutnya, sebagai mata dan telinga pemerintah daerah, maka tugas Kesbangpol adalah mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menjalin komunikasi dan berbagi data informasi bersama instansi terkait mengenai potensi timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Agus Kristiono mengatakan, tugas Kesbangpol juga melaksanakan kebijakan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan kewaspadaan perbatasan dalam wadah Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDM).
“Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah, akan terus membangun sinergi bersama dengan semua unsur terkait,” katanya.
Agus Kris juga menyampaikan pentingnya menanamkan jiwa nasionalisme dan nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Pentingnya nilai ini untuk membangun fondasi Bangsa.
Khususnya koordinasi dengan berbagai unsur, baik Parpol, Ormas, Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) serta Kecamatan dan Desa atau Kelurahan agar tetap terjalin dan terpelihara dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konflik sosial di masyarakat.
Terkait dengan penempatan gedung baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo yang lebih representatif diharapkan akan memberikan suasana yang nyaman dan menciptakan iklim kerja yang harmonis antar stakeholder dan pelayanan masyarakat.
“Kedepan, dengan telah adanya sarana prasarana yang tersedia, dapat dijadikan sebagai media tukar informasi dan literasi kebangsaan, penanaman Ideologi Pancasila serta pencegahan dini konflik sosial sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Bakesbangpol,” pungkasnya. (gus)