JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) seraca resmi telah ditetapkan menjadi Undang-Udang (UU) dalam rapat paripurna DPR RI. Bahkan, Presiden Jokowi sudah menetapkan nama Nusantara untuk IKN baru tersebut.
Meski begitu masih ada pihak-pihak yang menolak dengan keputusan tersebut. Diantaranya, tokoh bangsa, sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Din Syamsuddin.
Menurutnya, keputusan memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak. Apalagi, pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.
Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibukota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (20/1). Putusan MK soal “Iktikad Baik” UU Corona Mudahkan Hakim Simpulkan Kepatutan Hukum
Din menyesalkan apabila demi keputusan yang tidak bijak itu aset negara di Ibukota Jakarta dijual. Apalagi, pembangunan Ibukota baru berpotensi merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki.”Maka pemindahan Ibukota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak,” pungkasnya. (rmol/(me)
